Selain itu, paparan dari Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah, konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta akuntabilitas penggunaan APBD berdasarkan prinsip value for money. Sementara Kepala BPSDM Kemendagri menyoroti urgensi peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, khususnya dalam kepemimpinan, transformasi digital, dan etos pelayanan publik.
Sekda Sultra juga menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan ke depan harus didukung oleh konsolidasi data, integrasi perencanaan, serta percepatan implementasi program prioritas. Kehadiran Kapolda Sultra, Danrem 143/Halu Oleo, Kajati Sultra, hingga Tim Commit Foundation dinilai memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan, supremasi hukum, dan pembangunan berkelanjutan.
“Tantangan pembangunan ke depan menuntut kita bekerja lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Tahun 2025 merupakan momentum strategis untuk memastikan kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Pada akhir kegiatan, Sekda Sultra menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber atas kontribusi pemikiran strategis yang diberikan, serta kepada BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penyelenggara kegiatan. Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif seluruh peserta selama rakor berlangsung.
“Semoga hasil rakor ini menjadi energi baru dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
