Di hadapan massa, perwakilan Bagian Penerangan Hukum (Penkum) Kejagung menerima dokumen dan memastikan aspirasi tersebut akan diteruskan ke pimpinan untuk ditelaah lebih lanjut. “Kami menerima laporan dan dokumen. Nanti akan kami pelajari dan tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar salah seorang pejabat Penkum yang menemui Kaswara.
Kaswara menyatakan tidak puas hanya dengan penerimaan dokumen. Mereka menuntut langkah konkret: pemanggilan pihak perusahaan, pemeriksaan oknum pejabat yang diduga terkait, dan audit terhadap seluruh izin serta kewajiban lingkungan yang belum dipenuhi. Jika Kejagung tidak menunjukkan tindakan tegas, kelompok mahasiswa itu berencana membawa kasus ini ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan depan.“
Kasus ini bukan sekadar persoalan teknis, ini soal tata kelola sumber daya dan akuntabilitas pejabat. Kejagung harus bergerak cepat sebelum bukti hilang dan kerusakan makin parah,” kata Ahmad menutup orasinya.
Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum mengumumkan langkah lanjutan. Nusantaravoice akan terus memantau proses dan mengupayakan respons resmi dari Kejagung, PT Mushar Utama Sultra, serta Pemerintah Kabupaten Konawe. *(red)
Komentar