“Kita harus menghargai jasa para tokoh bangsa. Pak Harto mampu membawa Indonesia dari inflasi yang tinggi menjadi stabil, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjadikan Indonesia dikenal sebagai Macan Asia pada masa itu,” kata Bahlil.
Namun, di sisi lain, penolakan terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional juga muncul dari sejumlah kalangan aktivis dan akademisi.
Sebanyak 500 aktivis dan akademisi menyatakan menolak rencana pemberian gelar tersebut melalui deklarasi di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut ada empat alasan utama penolakan:
- Pemerintahan Soeharto dinilai sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
- Terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang meluas.
- Adanya pemberangusan kebebasan berpendapat, pers, dan akademik.
- Timbul ketimpangan sosial-ekonomi yang mencolok selama masa pemerintahannya.
“Empat hal ini menjadi dasar mengapa kami menolak Soeharto diberikan gelar pahlawan nasional,” tegas Usman Hamid.
Polemik terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kini masih menjadi perdebatan di masyarakat, antara penghargaan atas jasa pembangunan dan tuntutan atas pelanggaran yang terjadi selama pemerintahannya.
