“Kalau ada dugaan maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang, biarkan lembaga pengawas seperti OJK, Inspektorat, atau Kemendagri yang menindaklanjuti. Jangan sampai opini publik menggantikan proses hukum,” tambahnya.
Visioner Indonesia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah. Menurut mereka, narasi yang belum terverifikasi dapat merusak citra BUMD dan mengganggu iklim investasi di Sulawesi Tenggara.
“Kami menghormati peran DPRD sebagai lembaga pengawas, tetapi penting juga menjaga marwah kelembagaan agar setiap proses evaluasi dilakukan secara profesional dan tidak dipolitisasi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Visioner Indonesia mengajak semua pihak, baik DPRD, Pemerintah Provinsi, OJK, maupun masyarakat, untuk membangun sinergi positif dan forum klarifikasi yang konstruktif.
“Kami percaya transparansi dan kolaborasi adalah kunci memperkuat tata kelola ekonomi daerah yang berintegritas. Fokusnya harus pada perbaikan sistem, bukan pencitraan politik,” tutup Visioner Indonesia.
Komentar