Dalam pernyataannya, Laode Iswar secara tegas meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera memberikan perhatian khusus dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolresta Kendari.
“Kami meminta hal ini menjadi atensi langsung Kapolri. Bila perlu, Kapolresta Kendari dicopot segera, demi menjaga netralitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujarnya menegaskan.
PB KEPPMI menegaskan akan terus mengawal isu reformasi Polri dan penegakan keadilan di daerah, termasuk melalui jalur aspirasi publik dan advokasi hukum.
Wilayah Tapak Kuda sendiri selama ini dikenal sebagai zona rawan konflik lahan dan sosial di Kota Kendari. Masyarakat menilai proses penanganan sengketa sering kali tidak transparan dan cenderung memihak pada kelompok tertentu.
Pernyataan Kapolresta yang menyebut proses konstatering telah rampung tanpa menjelaskan secara rinci hasil, pihak terlibat, dan tindak lanjut hukum dinilai publik terlalu terburu-buru dan menimbulkan spekulasi baru.
Dengan kondisi sosial yang masih tegang, pengamat menilai Polresta Kendari perlu menempuh pendekatan dialogis, mediasi terbuka, dan koordinasi lintas lembaga, agar penegakan hukum di kawasan tersebut berjalan dengan adil dan menenangkan masyarakat.
Komentar