Ali Basa intruksi Desa Laporkan ketersediaan Lahan, Begini Keluhan PMO dan BA KMP Mubar

banner 468x60

MUNA BARAT, NUSANTARAVOICE.COM-Menindak lanjuti pertemuan Wakil Bupati Bersama Dinas Koperasi Merah Putih (KMP), Project Management Officer (PMO), Business Assistant (BA), dan Pengajar Koperasi Merah Putih, Selasa, 28 Oktober 2025 pemerintah Muna Barat (Mubar) menunjukan komitmennya dengan mengundang 81 Kepala Desa dan 5 kelurahan serta steak Holder lainnya menghadiri Rapat di ruang Aula kantor BupatiMuna Barat. 

Melalui pertemuan itu, fokus pembahasan mengenai intruksi Presiden No 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan perlengkapan Koperasi Desa Kelurahan/Merah Putih. 

Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa mengaku baruberkoordinasi dengan Dinas Koperasi, PMO dan BA selasa 28 Oktober 2025, meski terlambat mengetahui secara dalam perjalanan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Muna Barat namun karena ini sifatnya intruksi maka pemerintahsetempat Bersama kepala desa, dan pihak terkait untuk bersama-sama berkomitmen mensukseskan pembangunan gerai di masing-masing wilayah desa.

“Jujur kita masih buta-buta dalam pembentukan koperasi desa merah putih ini, meski demikian kami sangat mendukung, untuk memperjelas semua perkembangan kondisi yang adamaka kita berharap PMO, BA bisa memberikan penjelasnsecara rinci,” ungkapnya.

PMO La Ode Muhamad Nuzul Ansi melaporkan bahwa pembentukan koperasi sudah dilakukan di 81 Desa dan 5 Kelurahan di Muna Barat dan saat ini masuk tahapan pada pembanguna Gedung gerai di titik-titik wilayah desa. 

Baca juga:  Dorong Akselerasi Hunian Rakyat, Gubernur Sultra Temui Menteri PKP Bahas Percepatan Program Tiga Juta Rumah

Nuzul menekankan 15 November 2025 paling lambat setiap desas sudah memiliki kejelasan lahan utuk pembangunan gerai ini. Fakta di lapangan masih banyak desa yang belum memiliki kepastian lahan pendirian Gedung gerai Koperasi Merah Putih.

“di bulan November  tepatnya tanggal 15 penyediaan lahan di tiap desa itu sudah clear (selesai)” tegasnya.

Selanjutnya Nuzul memaparkan kendala yang dihadapi di lapangan adanya keluhan ditingkat desa terkait akomodasi pengurusan NIB. 

banner 336x280

Komentar