SOLO, NUSANTARAVOICE.COM— Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang disebut mewariskan beban utang hingga Rp118 triliun. Proyek transportasi berteknologi tinggi ini merupakan salah satu program andalan di masa pemerintahannya.
Ditemui di Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Senin (27/10/2025), Jokowi memilih berhati-hati menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menegaskan bahwa utang proyek Whoosh tidak akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Itu kewenangan pemerintah. Saya enggak mau jawab,” kata Jokowi singkat.
Namun, mantan kepala negara itu kemudian menjelaskan kembali alasan di balik pembangunan proyek kereta cepat. Menurutnya, Whoosh dibangun untuk menjawab persoalan kronis kemacetan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), hingga Bandung yang selama puluhan tahun menimbulkan kerugian ekonomi besar.
“Kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah sejak 20–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga sama,” ujar Jokowi.
Ia menyebut, kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp65 triliun per tahun, sedangkan di kawasan Jabodetabek dan Bandung bisa mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun. Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan sistem transportasi massal terpadu mulai dari KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga kereta cepat.
“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik. Bukan mencari laba, tapi memberi keuntungan sosial atau social return on investment,” tegasnya.
Menurut Jokowi, keuntungan sosial yang dimaksud mencakup pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, penghematan waktu tempuh, dan perbaikan kualitas lingkungan. Ia juga menegaskan bahwa subsidi transportasi publik adalah bentuk investasi negara, bukan kerugian.
Komentar