Visioner Indonesia menduga, munculnya tuduhan terhadap Sekda Sultra lebih kental nuansa politis ketimbang berbasis data dan prosedur hukum. Tuduhan itu dianggap sebagai upaya membangun persepsi negatif dan merusak reputasi pejabat yang selama ini dikenal profesional.
“Kami melihat ini bukan sekadar salah paham administratif, tapi ada indikasi serangan politik yang mengarah pada pembunuhan karakter. Padahal Sekda dikenal tegas, berintegritas, dan menjaga stabilitas birokrasi daerah,” kata Akril.
Menurutnya, dalam sistem pemerintahan, Sekda berfungsi sebagai penjaga harmoni lintas perangkat daerah dan penghubung kebijakan strategis Gubernur dengan pelaksana teknis di lapangan.
Visioner Indonesia mengingatkan, tuduhan publik tanpa bukti jelas justru merusak semangat reformasi birokrasi, menurunkan kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara, dan mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Tuduhan tanpa dasar kepada pejabat publik bukan hanya tidak etis, tetapi juga berbahaya bagi tatanan birokrasi,” ucap Akril, seraya menyerukan agar semua pihak menghormati prinsip praduga tak bersalah dan menghindari penggunaan isu korupsi sebagai alat politik.
Visioner Indonesia juga mendorong Pemprov Sultra memperkuat sistem pengawasan internal dan melindungi pejabat yang bekerja sesuai aturan dari serangan opini yang tidak berdasar.
“Kami percaya, kebenaran administratif akan membuktikan Sekda Sultra tidak terlibat. Tuduhan tanpa bukti hanyalah gangguan sementara bagi mereka yang bekerja dengan integritas,” tutup Akril Abdillah.
Komentar