Ia menilai, opini liar yang berkembang di publik justru dapat menimbulkan distorsi persepsi terhadap kinerja birokrasi daerah, terutama pada pejabat tinggi yang selama ini berperan menjaga stabilitas administrasi dan tata kelola pemerintahan.
Visioner Indonesia juga mengingatkan agar pihak-pihak tertentu tidak menggunakan isu dugaan korupsi sebagai alat untuk mendelegitimasi pejabat birokrasi atau menciptakan kegaduhan politik.
“Kami menilai munculnya tudingan terhadap Sekda lebih condong bernuansa politis daripada berbasis data hukum. Tuduhan itu kami pandang sebagai bagian dari upaya pembunuhan karakter terhadap pribadi yang selama ini berintegritas dan profesional,” tegasnya.
Lembaga tersebut menegaskan bahwa pembunuhan karakter terhadap aparatur sipil negara tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga mencederai semangat reformasi birokrasi dan integritas pemerintahan daerah.
Visioner Indonesia mendorong agar penegakan hukum tetap berjalan objektif dan berbasis bukti, sembari memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan prinsip azas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Sebagai lembaga yang konsisten mengawal isu tata kelola pemerintahan, Visioner Indonesia mendesak agar Pemprov Sultra terus memperkuat sistem pengawasan internal, memperluas transparansi laporan keuangan, serta menegakkan disiplin ASN di seluruh perangkat daerah.
“Kami percaya bahwa penguatan sistem dan integritas kelembagaan jauh lebih penting daripada tudingan tanpa dasar. Sekda Sultra selama ini dikenal fokus menjaga koordinasi lintas perangkat daerah dan mendukung agenda pembangunan Gubernur Sultra,” pungkasnya.
Komentar