PHNOM PENH, NUSANTARAVOICE.COM – Pemerintah Kamboja melalui Komite Hak Asasi Manusia Kamboja (Cambodian Human Rights Committee/CHRC) secara resmi melayangkan surat kepada Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (PBB), Volker Türk, terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Thailand di wilayah perbatasan kedua negara.
Surat bertanggal 17 Oktober 2025 itu menyoroti penggunaan gelombang suara bising ekstrem (extreme noise) oleh kendaraan militer Thailand di wilayah Ban Nong Chan, yang berbatasan langsung dengan Chouk Chey, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja.
Menurut CHRC, aksi tersebut merupakan bentuk intimidasi psikologis dan pelecehan terhadap warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia.
“Sistem pengeras suara berukuran besar digunakan selama 17–19 Oktober 2025, menghasilkan tingkat kebisingan yang melebihi batas aman manusia. Paparan di atas 140 desibel dapat merusak gendang telinga, dan 200 desibel dapat menyebabkan cedera fatal internal,” tulis CHRC dalam suratnya.
CHRC menyebut tindakan itu sebagai serangan langsung terhadap martabat dan keselamatan manusia, yang melanggar hukum internasional serta Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT).
“Tindakan ekstrem semacam ini menimbulkan ancaman serius bagi penduduk Chouk Chey, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Ini adalah bentuk ‘hukum rimba’ yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional,” lanjut surat tersebut.
Komentar