JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM — Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (LPKP-Sultra) resmi melaporkan Bupati Buton Selatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan dalam praktik pengaturan pemenang tender proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Kamis, 16/10/2025 di Jakarta.
Dalam laporan yang disampaikan hari ini, LPKP-Sultra menguraikan sejumlah fakta dan bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan dan pengaturan proses lelang proyek di berbagai satuan kerja di daerah tersebut.
Ketua DPP-LPKP, La Ode Tuangge, dalam keterangannya menjelaskan bahwa pihaknya menemukan bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang diduga memperlihatkan praktik pengaturan pemenang tender antara beberapa pihak, termasuk orang-orang kepercayaan Bupati Buton Selatan.
“Kami menemukan bukti komunikasi yang menunjukkan adanya upaya mengatur pemenang proyek antara pihak inisial ID dan NAS, yang disebut sebagai orang kepercayaan Bupati Buton Selatan, serta pihak lain yang terafiliasi dengan Villa ADIOS,” ungkap La Ode Tuangge.
LPKP-Sultra juga menyebut adanya sejumlah proyek yang diduga diatur pemenangnya, di antaranya:
• Proyek Pembangunan Instalasi Penanganan Limbah Terpadu (IPLT) Kelurahan Bosowa senilai Rp9,33 miliar,
• Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna SMPN 1 Kadatua senilai Rp1,9 miliar,
• Proyek Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 3 Satu Atap Kadatua senilai Rp567 juta,
• serta beberapa proyek rehabilitasi ruang kelas di sekolah-sekolah lain di wilayah Kabupaten Buton Selatan.
Dalam laporan tersebut, LPKP-Sultra menuding bahwa proses tender pada proyek-proyek itu diduga diintervensi oleh pihak tertentu dengan dalih administrasi seperti “bukti kepemilikan peralatan tidak valid” atau “tidak melampirkan SKP”, padahal dokumen telah lengkap.
Komentar