“Mahasiswa itu harus kuliah dulu, terdaftar dulu, baru mengikuti proses seleksi. Biasanya mereka menerima biaya hidup sekitar Rp5-6 juta per semester,” ujarnya.
Namun, La Isra meragukan kecukupan dana tersebut untuk menutup kebutuhan hidup mahasiswa di Jakarta.
“Kalau hanya Rp6 juta untuk enam bulan, di Jakarta jelas sangat berat. Ini penting sebagai mitigasi risiko ke depan,” imbuhnya.
Atas temuan tersebut, Komisi I DPRD Sultra merekomendasikan Badan Penghubung untuk melakukan pendataan ulang dan verifikasi terhadap seluruh mahasiswa asal Sultra yang tercatat dalam lembaga pengusul proposal tersebut.
“Kami minta dilakukan identifikasi ulang. Jumlahnya banyak, lebih dari 500 orang,” tegas La Isra.
Rapat kerja ini juga menghasilkan kesimpulan perlunya koordinasi lebih lanjut antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sultra guna memastikan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran serta menjamin perlindungan bagi mahasiswa Sultra yang menempuh pendidikan di perantauan.
Komentar