Langkah kebijakan Menteri Mukhtarudin juga mendapat dukungan publik. Ketua Jaringan Aktivis Nusantara Romadhon Jasn, menyebut kinerja P2MI menunjukkan arah yang lebih profesional dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Kebijakan pelatihan dan pendataan digital PMI memperlihatkan keseriusan pemerintah. Namun pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan,” katanya Kepada awak media, Minggu (12/10/2925).
Menurut Romadhon, peningkatan permintaan PMI harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem perlindungan yang menyeluruh. “Kita perlu pastikan tidak ada satu pun pekerja migran yang berangkat tanpa perlindungan hukum yang memadai. Pemerintah sudah di jalur yang benar, tinggal mempertegas pengawasan,” ujarnya.
Publik juga menilai bahwa kinerja P2MI di bawah Mukhtarudin menjadi salah satu indikator positif dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja di luar negeri sekaligus memperkuat perlindungan pekerja dinilai sebagai kebijakan berimbang yang patut diapresiasi.
Ke depan, Mukhtarudin menegaskan bahwa program pelatihan dan sertifikasi PMI akan terus diperluas ke 10 provinsi prioritas. “PMI bukan hanya pahlawan devisa, tapi juga duta kompetensi bangsa. Kita ingin pekerja migran Indonesia menjadi simbol kualitas, bukan sekadar kuantitas,” pungkas Romadhon.
Komentar