Visioner Indonesia juga membantah anggapan bahwa pembelian mobil dinas memperlebar jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya. Akril menilai selama alokasi anggaran dilakukan transparan, sesuai regulasi, dan tidak mengorbankan program prioritas masyarakat, maka pengadaan tersebut sah-sah saja.
“Kritik akademisi sah, tapi jangan sampai menimbulkan persepsi keliru bahwa DPRD mengabaikan rakyat. Faktanya, anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap berjalan. Sementara mobil dinas hanya porsi kecil dari total APBD,” jelasnya.
Menurut Visioner Indonesia, narasi yang seimbang penting untuk menjaga kepercayaan publik. “Alih-alih melihatnya sebagai pemborosan, mari posisikan kebijakan ini sebagai upaya penataan fasilitas agar DPRD lebih efektif melayani masyarakat,” tambah Akril.
Komentar