Selain itu, DPR juga mendukung kebijakan satu peta agraria agar penentuan titik koordinat kawasan hutan dan lahan menjadi lebih jelas dan terintegrasi. “Yang pertama kita juga sama-sama mendukung kebijakan satu peta, supaya penentuan titik-titik koordinat tentang hutan dan lain-lain itu menjadi satu,” jelasnya.
Sebelumnya, KNRA mendesak pimpinan DPR untuk mempercepat pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria. Ketua Umum Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI), Wahida Baharuddin Upa, menegaskan badan tersebut penting untuk mengakhiri praktik kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani yang mempertahankan lahannya.
“Jadi, kami menawarkan satu draft tentang pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria. Lembaga nonstruktural di bawah komando langsung Presiden,” kata Wahida.
Menurutnya, badan tersebut diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan tanah ke tangan pemerintah dan rakyat Indonesia. “Ini harapan kita supaya kedaulatan tanah-tanah kita kembali ke tangan pemerintah Indonesia, kembali ke tangan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Komentar