MUNA BARAT, NUSANTARAVOICE.COM – Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan keuangan daerah pada masa pemerintahan sebelumnya. Ia menuding adanya praktik yang disebutnya sebagai bentuk “perampokan” kepentingan pribadi, yang menurutnya mengabaikan kepentingan masyarakat.
Darwin menegaskan, istilah “perampok” yang ia gunakan merujuk pada tindakan mengambil keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak terhadap daerah. Ia menyoroti sejumlah persoalan warisan dari kepemimpinan sebelumnya, termasuk proyek jalan yang mangkrak serta kasus hukum yang kini tengah ditangani Kejaksaan.
“Itulah yang saya maksud bahwa ada kepentingan-kepentingan yang tidak memikirkan daerah dan mementingkan kepentingan pribadi,” ujar Darwin dengan nada tegas.
Bupati juga mengungkapkan kondisi keuangan Muna Barat kini terbebani utang besar akibat kebijakan pada periode sebelumnya. Menurutnya, jika pengelolaan APBD dilakukan dengan perencanaan matang sejak awal, kondisi finansial daerah akan lebih stabil.
“Kalau ada yang tersinggung dengan pernyataan ‘perampok’ itu, suruh ketemu saya. Supaya saya bukakan datanya, kenapa tahun 2023 dibuat begini dan 2024 dibuat begitu,” tantang Darwin.
Darwin memaparkan data keuangan daerah yang menunjukkan lonjakan belanja pegawai. Pada tahun 2021 dan 2022, belanja pegawai tercatat di bawah Rp150 miliar, sehingga masih tersedia sekitar Rp200 miliar untuk belanja publik. Namun, pada 2023 terjadi lonjakan akibat penambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kebijakan lain yang dinilainya tidak memperhitungkan keberlanjutan fiskal.
Komentar