JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Publik kembali diramaikan dengan beragam kabar yang ternyata tidak benar. Ada isu bahwa kendaraan yang menunggak pajak dilarang mengisi BBM di SPBU Pertamina. Lalu muncul gosip bahwa ojek online tidak boleh membeli Pertalite. Bahkan beredar cerita miring seputar distribusi BBM ke SPBU swasta. Kabar-kabar itu viral di media sosial, meski faktanya seluruhnya telah dibantah oleh pemerintah dan Pertamina.
Fenomena hoax semacam ini tidak bisa dianggap sepele. Ia bukan sekadar gangguan informasi, melainkan ancaman yang bisa menggerus kepercayaan masyarakat pada institusi negara. Pertamina, yang sedang menjalankan penugasan negara untuk menjaga energi, seolah dipaksa jadi sasaran amarah akibat kabar bohong. Bahayanya, jika dibiarkan, gosip bisa berubah menjadi gesekan sosial.
Kita bisa melihat pola yang muncul: hoax sengaja dimainkan untuk menciptakan keraguan. Publik didorong untuk menilai kebijakan bukan dari fakta, melainkan dari desas-desus. Padahal, menjaga energi bukan hanya soal distribusi BBM, melainkan juga soal menjaga kedaulatan bersama. Ketika kita tidak memeriksa kebenaran, maka gosip bisa lebih berbahaya daripada kelangkaan BBM itu sendiri.
“Melawan hoax bukan sekadar tugas Pertamina, tetapi tanggung jawab kita semua. Publik harus sadar bahwa perusahaan ini sedang melaksanakan mandat negara. Serangan informasi tentang BBM sejatinya adalah serangan terhadap stabilitas bangsa,” ujar Romadhon Jasn, Direktur Gagas Nusantara, katanya kepada awak media, Jumat, (26/9/2025).
Langkah Pertamina Patra Niaga yang mengajak konsumen memeriksa kebenaran informasi patut diapresiasi. Tetapi literasi publik tetap perlu diperkuat. Sebab kebenaran itu bukan sekadar angka di tabel atau data dalam laporan, melainkan lahir dari percakapan sehat dan terbuka di tengah masyarakat. Tugas semua pihak adalah melawan gosip dengan pengetahuan yang benar.
Komentar