Selain soal penumpukan roster, isu perlindungan CPMI di Korea Selatan juga menjadi perhatian. Banyak laporan mengenai jam kerja panjang, beban fisik berat, hingga kasus pelanggaran kontrak. Mukhtarudin berkomitmen memperkuat skema kerja sama bilateral untuk memastikan hak-hak PMI dihormati.
JAN menilai, diplomasi perlindungan tidak kalah penting dari sekadar membuka pintu kerja. “Jangan sampai angka penempatan PMI besar, tapi nasib mereka di lapangan terabaikan. Perlindungan adalah tolok ukur utama,” tegas Romadhon Jasn.
Program pelatihan bahasa dan sertifikasi keterampilan di dalam negeri juga akan diperluas. Mukhtarudin menyebut, pemerintah tengah mendorong universitas, SMK, dan lembaga pelatihan untuk membuka Kelas Migran yang berorientasi ke negara tujuan. Ini diharapkan mengurangi hambatan adaptasi bagi CPMI saat bekerja di luar negeri. “Langkah ini patut didukung, namun JAN akan terus mengawal agar pelatihan tidak berhenti pada seremoni, melainkan betul-betul menyiapkan PMI yang siap bersaing,” ujar Romadhon Jasn.
Di sisi lain, publik menaruh harapan besar pada Menteri Mukhtarudin sebagai wajah baru Kementerian P2MI. Momentum penyelesaian masalah roster ini dianggap sebagai ujian awal. Konsistensi dan transparansi menjadi kata kunci yang harus dijaga.
JAN menegaskan akan berada di garis depan sebagai watchdog publik. “ Kami juga mengingatkan, rakyat menunggu bukti, bukan sekadar janji,” pungkas Romadhon Jasn.
Komentar