Sebagai contoh, proyek rehabilitasi Pelabuhan Rakyat Batu Atas dengan anggaran Rp1,45 miliar menuai kritik karena hasil pekerjaan dinilai hanya tambal sulam. Ketua DPRD Busel, Dodi Hasri, bahkan telah menyatakan kekecewaannya atas buruknya kualitas proyek tersebut.
Atas dasar itu, MAR mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera turun tangan mengusut tuntas dugaan keterlibatan pejabat daerah serta pihak eksternal yang mengendalikan proyek di Busel.
“Tidak cukup hanya memanggil kontraktor. Kejagung dan KPK harus membongkar keterlibatan Kepala Dinas serta aktor eksternal yang selama ini diduga mengendalikan proyek. Jika ini tidak segera diusut, tata kelola pemerintahan daerah akan terus dikuasai mafia, sementara rakyat hanya jadi korban,” pungkas Ramadhan.
Dengan tegas, MAR menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan siap turun ke jalan jika pemerintah pusat dan aparat hukum tidak segera mengambil langkah konkret.
Komentar