Selain sektor ekonomi, pergantian di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Kementerian Koperasi dinilai penting untuk memperkuat tata kelola. Tiga sektor ini langsung bersentuhan dengan isu stabilitas nasional, perlindungan warga negara, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
“Pekerjaan besar menanti para menteri baru. Namun reshuffle kali ini sudah tepat waktunya, karena rakyat memang menanti perbaikan nyata di bidang politik, ekonomi, dan perlindungan sosial. Pemerintahan tidak boleh lagi terjebak pada agenda seremonial,” tutur Romadhon Jasn.
Keputusan membentuk Kementerian Haji dan Umrah menjadi bagian yang tak kalah penting. Meski menambah struktur baru, langkah ini bisa menjadi momentum memperbaiki layanan bagi jamaah haji dan umrah, yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Namun pemerintah perlu memastikan kementerian ini efisien dan tidak hanya menambah beban birokrasi.
“Jika kementerian baru ini fokus pada pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas, maka kehadirannya bisa menjadi contoh inovasi birokrasi. Tetapi jika tidak, publik akan menilai reshuffle hanya sebatas pergantian kursi. Itulah sebabnya Presiden harus mengawal langsung agenda besar ini,” pungkas Romadhon Jasn.
Komentar