Penegakan hukum memang perlu ditegakkan tegas, terutama terhadap pelaku kerusuhan, penjarahan, dan perusakan. Namun, perlakuan hukum tidak boleh menstigma mereka yang sekadar menyampaikan aspirasi secara damai. KMI menilai penegakan hukum yang adil dan proporsional akan memperkuat stabilitas sekaligus demokrasi,” terang, Edi.
Jika negara hanya fokus pada pendekatan keamanan tanpa menyentuh akar persoalan sosial, jarak dengan rakyat akan semakin melebar. Beban pajak, kenaikan harga pangan, dan keterbatasan lapangan kerja menjadi sumber frustrasi publik. Inilah yang kerap memicu gelombang protes yang mudah dimanfaatkan pihak tertentu.
Karena itu, dialog terbuka dengan masyarakat sipil menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah tidak cukup mengandalkan aparat; dibutuhkan saluran aspirasi yang inklusif. KMI menyebut jalur dialog sebagai cara terbaik untuk memastikan stabilitas berjalan seiring dengan demokrasi yang sehat, tegas Ketua Umum KMI.
Pemanggilan BIN ke Istana harus dibaca sebagai langkah Presiden memastikan sistem keamanan berjalan solid. Namun, pesan yang ingin disampaikan negara juga harus jernih: bahwa demokrasi tetap dilindungi, sementara ancaman nyata ditangani sesuai hukum. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi tafsir berlebihan.
KMI berharap koordinasi erat BIN, Polri, dan Menkopolhukam mampu melahirkan tata kelola keamanan yang tegas namun tetap demokratis. Momentum ini penting untuk membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga berdiri sebagai pengayom rakyat,” pungkas Ketua Edi Homaidi.
Komentar