JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM — Berkali-kali memilih DPR, berkali-kali pula rakyat merasa dikecewakan oleh para penghuni gedung parlemen di Senayan. Krisis kepercayaan publik itu kembali memuncak pada 25 Agustus 2025, ketika ribuan massa, sebagian besar anak muda dan pelajar, turun ke jalan menyerukan pembubaran DPR. Narasi #BubarkanDPR ramai di media sosial, diperkuat dengan tagar #DesakPrabowoBubarkanDPR dan #BubarkanDPRSontoloyo.
Pemicu terbaru datang dari kebijakan tunjangan rumah bagi anggota DPR periode 2024–2029 yang mencapai Rp50 juta per bulan. Angka itu dianggap berlebihan karena anggota DPR sejatinya sudah menerima penghasilan sekitar Rp230 juta setiap bulan. Di tengah kondisi ekonomi sulit, pemberian tunjangan itu menyulut kemarahan publik yang menilai wakil rakyat lebih sibuk mengurus kenyamanan diri ketimbang mendengarkan suara masyarakat.
Analisis Drone Emprit menunjukkan, dalam periode 10–26 Agustus 2025, narasi pembubaran DPR konsisten muncul dalam pemberitaan negatif seputar parlemen. Lonjakan percakapan terlihat sejak 15 Agustus di platform X (sebelumnya Twitter), merembet ke YouTube, Facebook, Instagram, hingga TikTok. Pada puncaknya, 25 Agustus, lebih dari 29.500 mention terekam dengan total 356 juta interaksi.
Ketua DPR Puan Maharani mencoba meredam situasi dengan menyatakan DPR terbuka pada masukan. Namun, publik skeptis. Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang menyebut pengusung pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia” justru menyiram bensin ke api. Kemarahan publik semakin meluas, terutama di ruang digital.
Menurut peta percakapan Drone Emprit, ada tiga kluster besar dalam isu ini. Pertama, kelompok pro-aksi yang mendominasi dengan sentimen positif 67 persen, menilai DPR arogan, korup, dan tidak berguna. Kedua, kelompok kontra yang mencurigai aksi ditunggangi agenda politik tertentu. Ketiga, kluster netral yang didominasi pemberitaan media arus utama, berfokus pada jalannya demonstrasi.
Meski narasi “bubarkan DPR” kuat, sejumlah pakar menilai gerakan ini sarat campur aduk isu. “Tidak fokus, tuntutannya beragam, dari pembubaran DPR hingga pemilu ulang. Ini berbeda dengan demo mahasiswa biasanya yang jelas kajian dan arahannya,” kata Rizal Nova Mujahid, analis Drone Emprit.
Komentar