Pengajar politik Universitas Diponegoro, Wijayanto, menilai pola penyebaran isu menyerupai operasi pasukan siber. Menurutnya, seruan ekstrem semacam ini berpotensi membelokkan aspirasi publik. “Mengkritik DPR itu bagus, tapi menyerukan pembubaran tanpa menyebut peran pemerintah adalah keliru. Pola peredaran isu terlalu mirip kerja buzzer,” ujarnya.
Di tengah riuhnya narasi pembubaran DPR, salah satu Aktivis Jakarta tampil dengan sikap berbeda. Romadhon Jasn, menegaskan bahwa krisis kepercayaan publik harus dijawab dengan reformasi menyeluruh, bukan dengan membubarkan lembaga negara. “Kalau DPR bubar, siapa yang mengawal undang-undang dan anggaran? Yang rakyat butuhkan adalah parlemen yang transparan, berintegritas, dan bekerja untuk kepentingan publik, bukan pembubaran,” ujarnya.
Romadhon Jasn mendorong DPR segera melakukan langkah korektif: membuka laporan penggunaan anggaran secara transparan, memangkas fasilitas yang tidak relevan, serta memperketat aturan etik anggota parlemen. “Kritik ini harus jadi energi untuk memperbaiki diri. Rakyat muak bukan tanpa alasan, DPR perlu menjawab dengan kerja nyata, bukan defensif,” katanya.
Selain itu, Romadhon menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Menurutnya, DPR perlu melibatkan lebih banyak ruang dengar aspirasi, baik dari kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, maupun komunitas akar rumput. “Jangan hanya membuka pintu di retorika. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat fungsi representasi DPR,” tegas Romadhon.
Pada akhirnya, demonstrasi 25 Agustus 2025 menjadi cermin rapuhnya relasi DPR dengan rakyat. Narasi “bubarkan DPR” mungkin lahir dari kekecewaan, tapi solusi jangka panjangnya ada pada perbaikan sistem. Romadhon menegaskan, bukan lembaga yang harus bubar, melainkan perilaku politik lama yang harus ditinggalkan. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat adalah jalan satu-satunya untuk memulihkan kembali kepercayaan publik.
Komentar