KENDARI, NUSANTARAVOICE.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus memperkuat langkah dalam pengendalian inflasi daerah. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Pemprov Sultra pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (25/8/2025).
Rakor dipimpin langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Sejumlah kementerian, lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Bulog juga turut hadir.
Dari lingkup Pemprov Sultra, kegiatan ini dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra dengan kehadiran Sekretaris Daerah Sultra, Kepala Biro Perekonomian, perwakilan Disperindag, Bulog, Inspektorat, BPS, serta sejumlah OPD teknis lainnya.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab kolektif yang harus melibatkan pemerintah daerah hingga masyarakat. Menurutnya, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali, khususnya komoditas pangan strategis.
“Masalah inflasi ini adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah daerah harus aktif bersinergi, tidak hanya menunggu kebijakan dari pusat,” tegas Tomsi.
Ia menyoroti tren kenaikan harga beras pada minggu ketiga Agustus 2025 yang tercatat di 200 kabupaten/kota, meningkat dari minggu sebelumnya yang berjumlah 193 daerah. Namun, di sisi lain, jumlah daerah dengan penurunan harga beras juga bertambah menjadi 54 kabupaten/kota.
Komentar