JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM— Dugaan keterlibatan media lokal berinisial HS dalam pusaran pokok pikiran (Pokir) titipan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin menyeruak. Tidak hanya dituding mendorong penyebaran anggaran publikasi ke berbagai OPD, pemilik HS berinisial I bahkan disebut-sebut ikut melakukan manuver politik dengan menemui pimpinan DPRD Sultra.
Informasi yang dihimpun, inisial IMN diduga mendesak Ketua DPRD agar Kadis Kominfo Sultra segera diganti. Alasannya, kebijakan pengelolaan publikasi yang dipusatkan di Diskominfo dianggap menghalangi kepentingan sejumlah pihak.
“Ini jelas sudah melewati batas. Media seharusnya berdiri independen, bukan ikut melobi dan bahkan mendorong pergantian pejabat pemerintah hanya demi kepentingan anggaran,” ujar Sekjen Visioner Indonesia, Akril Abdillah, Jumat (22/8/2025).
Visioner Indonesia menilai, langkah I tersebut tidak hanya mencederai etika pers, tetapi juga berpotensi memperburuk praktik tata kelola publikasi daerah. Padahal, Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 sudah tegas menyebutkan bahwa urusan publikasi daerah menjadi kewenangan Diskominfo.
“Jika benar pemilik media sampai ikut campur dalam urusan mutasi pejabat, maka publik wajar curiga. Apakah media ini masih berfungsi sebagai pilar demokrasi, atau justru sudah jadi alat tawar-menawar politik?” tambah Akril.
Komentar