“Program 3 Juta Rumah harus segera direalisasikan karena menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan dievaluasi setiap tahun,” tegas Imran.
Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan layanan pengaduan konsumen perumahan BENAR-PKP, membebaskan bea PBG dan BPHTB bagi MBR, serta mengalokasikan anggaran renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui APBD maupun APBDes.
Menutup rakor, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir kembali mengingatkan arahan Presiden agar pengendalian inflasi menjadi prioritas kerja pemerintah daerah.
“Bicarakan dengan serius, jadikan renungan, dan mari kita laksanakan bersama. Arahan Presiden harus menjadi pemicu semangat kita mengendalikan harga,” pungkasnya.
Komentar