Surat ini menjadi langkah berani yang memecahkan tabu politik di Israel, di mana hukum dan tekanan sosial sering diarahkan terhadap pihak-pihak yang mendukung boikot atau sanksi internasional.
Kritik terhadap pemerintahan Israel juga muncul dari dalam negeri sendiri. Dua organisasi HAM terkemuka Israel, B’Tselem dan Physicians for Human Rights Israel, merilis laporan pada hari Senin yang menilai bahwa Israel kini menjalankan “kebijakan genosida” terhadap rakyat Palestina di Gaza sebuah pernyataan yang sangat langka dan mengejutkan dari kelompok domestik.
Lebih jauh, Gerakan Reformasi Yahudi di Amerika Serikat, denominasi Yahudi terbesar di negeri itu, menyatakan bahwa pemerintah Israel turut bertanggung jawab atas kelaparan yang menyebar di Gaza.
“Memblokade makanan, air, obat-obatan, dan listrik terutama bagi anak-anak adalah tindakan yang tak dapat dibenarkan,” tulis pernyataan resmi gerakan tersebut. “Cinta kita pada Israel tidak boleh membutakan kita dari jeritan para korban.”
Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan lebih dari 60.000 warga Palestina telah tewas dalam perang yang telah berlangsung selama 21 bulan ini, hampir separuh di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
Bahkan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengecam rencana membangun “kota kemanusiaan” di puing-puing Rafah, menyebutnya sebagai bentuk “kamp konsentrasi” yang akan mengarah pada pembersihan etnis jika warga Palestina dipaksa pindah ke sana.
Pemerintah Israel hingga saat ini menolak mengakui adanya kelaparan di Gaza, meskipun berbagai bukti dari lembaga internasional seperti Integrated Food Security Phase Classification (IPC) dan pengakuan dari Presiden AS Donald Trump menunjukkan sebaliknya.
Surat dari tokoh-tokoh publik Israel ini memperkuat tekanan moral global terhadap pemerintah Netanyahu, yang semakin ditinggalkan oleh sebagian komunitas Yahudi internasional sendiri.
Dengan semakin banyak suara dari dalam Israel yang menyerukan pertanggungjawaban dan perubahan kebijakan, konsensus diam terhadap operasi militer di Gaza tampaknya mulai runtuh membuka ruang bagi tekanan diplomatik dan sanksi internasional yang lebih besar dalam beberapa bulan ke depan.
Komentar