Di sisi lain, Menteri Karding juga meminta pemerintah daerah di Bengkulu untuk menerbitkan Perda dan Perdes perlindungan PMI sebagai bagian dari ekosistem Desa Migran Emas. Namun fakta di lapangan menunjukkan, dari 12 desa lokus program, baru sebagian yang memiliki draf Perdes, itupun tanpa mekanisme pengawasan dan penanganan krisis. Langkah normatif ini dinilai lebih sebagai pajangan administratif ketimbang alat perlindungan nyata.
Romadhon menyebut program Desa Migran Emas terlalu sibuk memoles citra tanpa membangun sistem yang mampu merespons darurat. Ia mengingatkan, perlindungan PMI tidak bisa hanya berbentuk baliho dan pelatihan baris-berbaris.
Masalah berikutnya adalah ketertutupan informasi. Kementerian belum membuka secara berkala data pekerja migran di zona risiko, termasuk data kontak darurat dan prosedur evakuasi. Dalam situasi konflik, waktu adalah segalanya. Ketika informasi tersendat, perlindungan hanya menjadi ilusi administratif.
JAN menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak hanya mengandalkan optimisme kementerian, tetapi juga menginstruksikan audit independen terhadap kesiapan data migrasi, diplomasi perlindungan, dan sistem evakuasi lintas negara.
“Perlindungan itu bukan soal menunggu perintah, tapi soal kesiapan sistem yang hidup. Jika klaim tidak ada korban ternyata hanya ilusi statistik, maka yang gagal bukan konflik, tapi negara,” tutup Romadhon Jasn.
Komentar