Dampak lebih luas juga membayangi sektor UMKM. Warung makan, penjual gorengan, hingga usaha katering rumahan berisiko menghadapi lonjakan biaya operasional. “Kalau tidak disiapkan insentif atau skema mitigasi, kebijakan ini justru membunuh pelaku ekonomi rakyat yang jadi penopang lapangan kerja,” tambah Romadhon.
Sementara itu, Kementerian Sosial, sebagai pemilik basis data DTKS, dituntut menyediakan data akurat, terkini, dan terbuka terhadap verifikasi. Banyak kasus keluarga rentan yang tidak terdata atau masuk kategori abu-abu, sehingga berpotensi kehilangan akses energi bersubsidi tanpa alasan yang jelas.
Sorotan juga tertuju pada Kementerian Keuangan, yang selama ini mendorong efisiensi subsidi demi ruang fiskal yang lebih longgar. Namun, publik bertanya: berapa penghematan aktual dari kebijakan ini? Dan apakah benar akan dialihkan ke program-program produktif yang menjangkau lebih luas?
DPR RI, khususnya Komisi VII dan XI, didesak untuk tidak hanya menyetujui anggaran, tapi benar-benar membuka ruang dengar pendapat publik. Sejauh ini, belum terlihat proses partisipatif yang melibatkan suara-suara dari kelas menengah atau UMKM kelompok yang akan terdampak langsung.
Romadhon menekankan, reformasi subsidi adalah keniscayaan, namun harus disertai data akurat, komunikasi publik yang transparan, serta sistem pengawasan yang solid. “Jika niat baik ini dijalankan tanpa kesiapan sistemik, maka yang lahir bukan efisiensi melainkan gejolak sosial yang berkepanjangan,” tutupnya.
Komentar