Nusantara Voice, Jakarta,— Peluncuran Payment ID oleh Bank Indonesia pada momen bersejarah 17 Agustus 2025 menjadi penanda era baru dalam sistem pembayaran nasional. Inisiatif ini dinilai sebagai langkah besar menuju sistem keuangan yang lebih terintegrasi, berbasis identitas tunggal, dan bertumpu pada kekuatan data digital.
Koordinator Nasional Forum Rakyat dan Mahasiswa untuk Reformasi Keuangan (FORMASI Keuangan), Akril Abdillah, menyambut baik inovasi tersebut. Ia menyebut Payment ID sebagai simbol kemajuan dan kedaulatan data nasional, sekaligus representasi dari modernisasi sektor keuangan yang sudah lama dinantikan.
Namun di balik apresiasi itu, Akril juga mengingatkan adanya risiko serius yang tak bisa diabaikan, terutama soal potensi kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Dengan Payment ID yang terintegrasi langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan seluruh jejak transaksi digital seseorang, maka sistem ini menyimpan kekuatan besar sekaligus kerentanan yang tinggi.
“Sebuah sistem sekuat ini membutuhkan pengamanan ekstra dan tata kelola data yang betul-betul transparan. Jika tidak, alih-alih memperkuat keuangan nasional, kita justru berisiko memperlemah hak-hak dasar warga negara atas privasi dan kendali atas data pribadinya,” ujarnya.
FORMASI Keuangan menegaskan pentingnya prinsip perlindungan data, edukasi publik yang merata, serta pengawasan independen dalam implementasi Payment ID. Karena dalam dunia digital, data adalah kekuasaan, dan kekuasaan yang tak dikontrol bisa berubah menjadi ancaman.
Akril mengingatkan bahwa Indonesia bukan negara asing terhadap kasus kebocoran data. Beberapa insiden kebocoran data dari institusi besar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan lemahnya perlindungan siber nasional. Dalam konteks Payment ID, data yang dikumpulkan tidak hanya berupa nama dan alamat, tetapi juga rekam jejak transaksi, pengeluaran, pinjaman, dan bahkan pola konsumsi seseorang.
Komentar