Tindak lanjut dari hasil tersebut muncul pada 2021 ketika Gubernur Ali Mazi melakukan survei lapangan ke titik jembatan Tona (Kelurahan Palabusa, Baubau). Namun sayangnya, setelah itu tidak ada lagi langkah konkret.
Langkah signifikan baru terlihat pada tahun 2025, ketika Gubernur ASR mengambil tindakan konkret dengan menghadirkan Menteri PUPR ke lokasi proyek. Ini adalah pertama kalinya Menteri PUPR mengunjungi titik proyek tersebut secara langsung.
ASR juga menggandeng dua tokoh yang konsisten mendorong proyek ini sejak awal: Ali Mazi dan Ridwan Bae. Akhirnya, melalui kunjungan ini, Menteri Pekerjaan Umum (PU) menyetujui penganggaran jembatan dalam APBN 2026.
Akril menegaskan, Penjabat Gubernur Andap Budhi Revianto sama sekali tidak pernah mengambil langkah konkret, bahkan tidak pernah melakukan survei lapangan ke lokasi proyek.
“Jadi sangat tidak benar jika dikatakan Andap yang memulai proyek ini. Ini bentuk pengaburan fakta dan berpotensi sebagai pembohongan publik,” tegas Akril.
Akril menjelaskan, proyek ini bukan semata infrastruktur fisik, melainkan simbol keadilan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Ia menyebut jembatan ini sebagai katalis transformasi ekonomi dan sosial.
“Jembatan Buton-Muna akan membuka keterisolasian wilayah, mempercepat distribusi logistik, menciptakan poros ekonomi baru, memangkas biaya dan waktu tempuh, serta mempercepat layanan pendidikan, kesehatan, dan perdagangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Akril menyayangkan keras pernyataan Umar Bonte yang meremehkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Sultra. Menurutnya, sikap itu tidak hanya menunjukkan ketidaksiapan menerima realitas, tetapi juga merendahkan intelektualitas publik serta lembaga-lembaga survei yang menjalankan fungsi ilmiah secara independen.
“Survei itu bukan mainan politik, melainkan alat ukur ilmiah yang digunakan untuk membaca aspirasi rakyat secara objektif. Menolak hasil survei hanya karena tidak sesuai dengan ekspektasi pribadi adalah bentuk kedangkalan berpikir. Jangan biasakan membungkam data hanya karena tidak menguntungkan posisi politik,” tegasnya.
Sebagai penutup, Akril menegaskan bahwa Visioner Indonesia akan terus mendukung upaya pembangunan strategis yang berdampak langsung pada rakyat.
“Tidak penting siapa yang mengklaim paling berjasa. Yang penting adalah siapa yang berani menyelesaikan. Sejarah akan mencatat bukan berdasarkan siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling nyata bekerja,” pungkasnya.
Komentar