“Kami ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang ditolak di rumah sakit, apalagi sampai meninggal karena pelayanan yang buruk,” tegas Gubernur.
3. Agro-Maritim dan Ketahanan Pangan
Fokus diarahkan pada peningkatan produksi pertanian dan pembukaan lahan tanam baru. Pemprov juga akan mendorong pendirian Badan Pangan Daerah untuk memperkuat ketahanan pangan Sultra secara mandiri.
4. Infrastruktur
Target besar juga ditetapkan untuk bidang infrastruktur. Pemprov ingin meningkatkan persentase jalan dalam kondisi mantap dari 66,57% pada 2024 menjadi 95% di tahun 2030. Akses jalan yang baik diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memudahkan layanan publik ke seluruh pelosok.
Tak hanya itu, Gubernur ASR juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama pelaku UMKM, petani, nelayan, serta masyarakat ekonomi lemah lainnya yang menggantungkan hidup dari sektor informal. Pemberdayaan ini, menurutnya, adalah kunci pemerataan kesejahteraan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan penekanan kepada seluruh kepala OPD agar hadir penuh dan serius dalam proses pembahasan RPJMD.
“Ini bukan acara seremonial. Ini arah gerak kita semua. Saya minta tidak ada yang mewakilkan. Kita butuh komitmen penuh,” tegasnya.
Ia berharap proses pembahasan Raperda RPJMD berjalan lancar, terbuka terhadap masukan DPRD, dan pada akhirnya melahirkan dokumen perencanaan yang solid serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Mari kita satukan langkah, bangun kolaborasi, dan wujudkan Sultra yang lebih maju, kuat, dan bermartabat. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga siap bersaing di tingkat global,” tutup ASR.
Rapat Paripurna ini dihadiri lengkap oleh pimpinan dan anggota DPRD Sultra, unsur Forkopimda, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, Kejati Sultra, perwakilan kementerian/lembaga, serta pimpinan BUMN dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Sultra.
Komentar