Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa pada minggu kedua Juli, 35 provinsi mencatatkan kenaikan IPH, sementara hanya dua provinsi yang mengalami penurunan.
Dirut Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dalam rakor tersebut menyampaikan kebijakan baru terkait distribusi bantuan pangan. Ia menegaskan bahwa penerima bantuan yang terlibat dalam praktik judi online maupun aktivitas radikal harus dicoret dari daftar penerima.
“Bantuan hanya untuk masyarakat yang benar-benar berhak. Kami minta pemerintah daerah melakukan verifikasi ulang penerima manfaat,” ujarnya.
Bulog juga tengah mengembangkan sistem pelacakan distribusi beras berbasis real-time yang terintegrasi dengan mitra transporter. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima 10 kilogram beras per bulan pada Juni dan Juli, dengan total 20 kilogram selama dua bulan.
Sekjen Tomsi menutup arahannya dengan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga. Ia mengingatkan bahwa dari 552 daerah, hanya 343 yang rutin melakukan pemantauan harga, 204 aktif menjaga pasokan, dan 226 melaksanakan gerakan menanam. “Artinya masih banyak yang bekerja secara konvensional. Kita butuh aksi nyata,” pungkasnya.
Rakor ini menjadi pengingat kuat bagi seluruh kepala daerah, termasuk di Sulawesi Tenggara, bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan tindakan cepat, terukur, dan berkelanjutan.
Komentar