Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran mencuat sejak April 2025, saat Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengajukan delapan tuntutan politik. Salah satu poinnya adalah meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengganti Wakil Presiden dengan alasan bahwa proses pencalonannya dianggap melanggar hukum.
Beberapa tokoh yang menandatangani tuntutan tersebut antara lain mantan Wapres Try Sutrisno, Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan. Terbaru, forum tersebut telah mengirim surat resmi ke MPR, DPR, dan DPD RI untuk meminta agar tuntutan mereka ditindaklanjuti secara politik.
Sementara itu, isu mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mengemuka setelah masa jabatannya berakhir. Meski polemik ini sudah beberapa kali muncul sejak pencalonannya sebagai presiden, kini isu tersebut kembali ramai setelah sejumlah pihak melaporkan dugaan pemalsuan ke pihak kepolisian.
Sebagai tanggapan, Jokowi juga melaporkan balik beberapa orang atas dugaan pencemaran nama baik. Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Jokowi menyelesaikan pendidikan tingginya, telah menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah asli dan sah secara administratif.
Komentar