Sementara itu, KPK menyambut baik inisiatif tersebut. “Ini langkah konkret dan patut dicontoh. Banyak kepala daerah datang ke KPK saat bermasalah, tapi Pak Gubernur datang justru untuk mencegah. Ini patut diapresiasi,” ujar Agung Yudha.
Pertemuan berlangsung secara tertutup sejak pagi hingga siang, membahas potensi titik rawan korupsi dalam pengadaan barang/jasa, perizinan, hingga pengelolaan dana hibah dan bansos.
Langkah ini disebut-sebut sebagai salah satu simbol awal pemerintahan yang ingin meninggalkan warisan bersih dan berintegritas, sejalan dengan visi Sultra yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Komentar