NUSANTARA VOICE, WASHINGTON– Ketika Nicolas Talbott, seorang letnan dua di cadangan Angkatan Darat AS, melihat pesan-pesan masuk di jam pintarnya, ia menemukan puluhan pesan menunggu. Talbott, seorang pria transgender yang mengambil sumpah dinasnya pada Maret, langsung tahu apa yang terjadi: Presiden Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif yang membatasi personel transgender di militer AS.
“Yah, ini dia,” kata Talbott, 31 tahun, dilansir di Reuters, Rabu, 29/1/2025.
Namun, para anggota militer transgender sudah siap. Hanya dalam waktu 15 jam setelah perintah eksekutif itu diumumkan, Talbott bergabung dengan lima anggota militer transgender lainnya dalam gugatan hukum yang diajukan oleh GLAD Law, sebuah kelompok advokasi hak LGBTQ, dan National Center for Lesbian Rights (NCLR). Gugatan ini menuduh bahwa kebijakan baru tersebut melanggar jaminan konstitusional tentang perlindungan yang setara.
Menurut Talbott, tujuan jangka panjang mereka bukan hanya membatalkan perintah eksekutif Trump, tetapi juga memastikan perlindungan permanen bagi tentara transgender.
“Saya adalah bukti hidup bahwa orang trans bisa menjadi bagian dari militer AS dengan baik, dan saya masih bisa menggunakan suara serta kemampuan saya untuk membela orang-orang trans lainnya,” kata Talbott, yang telah menjalani transisi medis pada 2012 dan dijadwalkan bertugas sebagai polisi militer akhir pekan ini.
“Pada akhirnya, yang kami inginkan adalah memastikan bahwa kelayakan transgender untuk bertugas di militer AS tidak bergantung pada siapa yang menjabat di Gedung Putih.”
Selama masa jabatan pertamanya, Trump mengumumkan larangan terhadap orang transgender di militer, meskipun tidak sepenuhnya diterapkan. Pemerintahannya menghentikan rekrutmen transgender tetapi mengizinkan mereka yang sudah bertugas untuk tetap dalam dinas.
Pentagon menyatakan bahwa mereka tidak mengomentari gugatan yang sedang berlangsung. Sementara itu, Gedung Putih mengacu pada perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada hari Senin.
Meskipun perintah eksekutif itu tidak secara eksplisit melarang transgender bertugas, para advokat dan anggota parlemen Demokrat mengatakan bahwa bahasa yang digunakan menunjukkan bahwa transgender dianggap tidak layak secara medis dan moral untuk bertugas.
“Adopsi identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin seseorang bertentangan dengan komitmen seorang prajurit terhadap gaya hidup yang terhormat, jujur, dan disiplin,” bunyi perintah tersebut.
Perintah itu juga menyebut kebutuhan akan terapi hormon atau operasi sebagai alasan diskualifikasi, mirip dengan diagnosis gangguan mental. Selain itu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth diberi waktu 60 hari untuk menerapkan perubahan, termasuk larangan penggunaan kata ganti gender yang “diciptakan.”
Senator Andy Kim dari New Jersey mengecam kebijakan ini sebagai “penghinaan terhadap keberanian dan pengabdian” anggota militer transgender.
“Bagaimana kita bisa memiliki militer yang melindungi semua warga Amerika jika kita tidak mengakui dan menghormati semua warga Amerika?” katanya dalam sebuah pernyataan.
Persiapan Panjang Transgender di Militer
Diperkirakan ada sekitar 1,3 juta personel aktif di militer AS, dengan jumlah anggota transgender yang berkisar antara beberapa ribu hingga 15.000 orang, menurut berbagai sumber. Mereka bertugas di berbagai posisi, termasuk pasukan operasi khusus, pilot, dan dokter.
Para advokat transgender mengatakan bahwa gugatan ini hanyalah langkah awal dari perjuangan panjang.
Komentar