Sebagai bagian dari janji kampanyenya, Trump memerintahkan penutupan semua program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) di lembaga-lembaga pemerintah federal sebelum akhir bulan ini. Program-program tersebut, yang bertujuan meningkatkan partisipasi kelompok minoritas, perempuan, dan komunitas LGBT, dianggap Trump sebagai “tidak relevan” bagi efisiensi pemerintahan.
Langkah ini juga termasuk pencabutan kebijakan era Lyndon B. Johnson yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan asal negara dalam kontrak federal. Para pendukung hak-hak sipil mengecam langkah tersebut sebagai upaya menghapus perlindungan terhadap kelompok rentan.
Kebijakan baru Trump memecah belah opini publik. Survei Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa 39% warga AS mendukung penahanan imigran ilegal di kamp detensi, sementara 42% menentang, dan sisanya belum mengambil sikap.
Langkah agresif pemerintahan Trump menunjukkan tekad untuk melaksanakan janji-janji kampanye, meskipun menuai kritik keras dari berbagai pihak. Dengan kebijakan baru ini, konflik antara pemerintah federal dan negara bagian diperkirakan akan semakin intensif dalam waktu dekat.
Komentar