GPII Kritik Pertamina: Harga Avtur Tinggi, Perlu Transparansi Lebih dan Evaluasi Pimpinan

Ekonomi & Bisnis174 Dilihat

Rizal juga meminta Pertamina untuk melakukan evaluasi terhadap efisiensi operasionalnya. Menurutnya, jika biaya distribusi atau operasional yang tinggi menjadi penyebab harga Avtur lebih mahal, maka Pertamina harus mencari cara untuk menekan biaya tersebut tanpa mengorbankan kualitas layanan. “Kalau ada cara untuk mengefisienkan rantai pasokan, Pertamina harus bisa melakukannya. Ini penting agar harga Avtur bisa lebih kompetitif,” tegasnya.

Selain itu, Rizal mengimbau agar pemerintah dan Pertamina duduk bersama untuk mengevaluasi kebijakan pajak atau regulasi yang bisa memengaruhi harga Avtur. Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura mungkin memberlakukan pajak yang lebih rendah atau memberikan subsidi pada sektor penerbangan, yang memungkinkan harga Avtur di sana lebih murah.

Lebih jauh, Rizal menyebut perlunya evaluasi terhadap kinerja Direksi Pertamina, terutama Direktur Utama dan jajaran direksi terkait yang mengelola rantai pasokan bahan bakar. Menurutnya, jika harga Avtur yang tinggi ini disebabkan oleh kebijakan internal yang kurang efisien atau kurangnya transparansi dalam proses penentuan harga, maka direksi terkait harus bertanggung jawab.

“Ini bukan hanya soal angka di atas kertas. Ketika harga Avtur tinggi dan tidak kompetitif, ada dampak besar terhadap industri penerbangan dan ekonomi nasional. Direksi yang bertanggung jawab harus dievaluasi, dan jika perlu, diganti dengan yang lebih kompeten dalam mengelola efisiensi dan menjaga transparansi,” tegas Rizal.

Baca juga:  BI Bakal Luncurkan Payment ID, Sistem Identitas Transaksi Keuangan Berbasis NIK

Ia menegaskan, jika terbukti ada kelalaian atau ketidakmampuan dari manajemen Pertamina dalam menekan harga bahan bakar dan memberikan solusi yang lebih efisien, maka tidak menutup kemungkinan pergantian pimpinan perlu dilakukan untuk menyelamatkan kinerja perusahaan dan menjaga daya saing Indonesia di kancah internasional.

“Direktur Utama harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diterapkan. Jika mereka gagal memberikan solusi atau memperbaiki kondisi ini, maka pergantian pucuk pimpinan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan,” tutupnya.

Komentar